Judi Online Dibeking Pegawai Kominfo: Ribuan Situs Ilegal Lolos Blokir

Skandal Judi Online: Pegawai Kominfo Lindungi Ribuan Situs Terlarang

cryptopem – Skandal besar mengguncang dunia digital Indonesia. Alih-alih memberantas, sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) justru terbukti melindungi lebih dari 1.000 situs judi online agar tidak diblokir pemerintah. Fakta ini sangat mencoreng kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi benteng pengamanan ruang digital.

Para pegawai yang seharusnya memberantas konten negatif, malah menjalin kerja sama dengan bandar judi demi keuntungan pribadi. Kasus ini menunjukkan betapa dalamnya jaringan praktik ilegal telah menyusup ke tubuh birokrasi.

Terima Rp24 Juta Per Bulan Demi Lindungi Situs Judi Online

Dari hasil investigasi, para pelaku ini menerima bayaran sebesar Rp24 juta per bulan dari bandar judi online. Uang itu dianggap sebagai “imbalan diam-diam” untuk memastikan situs-situs haram tetap beroperasi di Indonesia.

Modusnya rapi. Mereka memanfaatkan akses internal untuk memperlambat proses pemblokiran dan bahkan menghapus daftar situs yang semestinya diblokir. Dengan begitu, aktivitas judi tetap berjalan lancar, sementara masyarakat menjadi korban jebakan digital.

Tindakan Tegas: 10 Pegawai Dipecat, Kasus Diproses Hukum

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, tidak tinggal diam. Ia langsung mengambil langkah tegas dengan memecat 10 pegawai yang terlibat dan menyerahkan mereka ke proses hukum. Ini adalah sinyal bahwa pemerintah serius dalam membersihkan institusinya dari oknum-oknum yang merusak nama baik negara.

Langkah ini disambut baik oleh publik, namun kekecewaan tetap membekas. Banyak pihak menuntut reformasi menyeluruh agar kasus seperti ini tidak terulang.

Kepercayaan Publik Terluka, Reformasi Jadi Harga Mati

Skandal ini menciptakan luka mendalam dalam kepercayaan publik. Bayangkan saja, saat masyarakat berharap dilindungi dari kejahatan digital, justru oknum dalam pemerintah sendiri yang membuka jalan bagi praktik ilegal.

Sudah saatnya reformasi dilakukan dari hulu ke hilir. Pengawasan digital harus diperketat, dan sistem internal perlu transparan serta akuntabel. Judi online bukan hanya merugikan secara finansial, tapi juga menghancurkan moral bangsa.